“BUDAYA POLITIK DI INDONESIA”
Makalah
Diajukan
untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia 1
Oleh
Ricky Saputra
18111590
3KA03
Jurusan
Sistem Informasi
Fakultas
Ilmu Komputer
Universitas
Gunadarma
Depok
2013
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 3
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 3
B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 4
BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................... 4
A. Pengertian BPI........................................................................................................ 4
B. Pengertian budaya
politik menurut para ahli.................................................... 4
C. Perkembangan budaya
politik Di INDONESIA.................................................. 6
D. Peranan serba
budaya politik partisipan............................................................ 8
E. Tataan kehidupan
masyarakat politik................................................................. 9
BAB
III KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 11
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 11
B. Saran ........................................................................................................................ 12
DAFTAR
PUSTAKA .............................................................................................. 12
BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam kehidupan politik suatu
Negara, Negara tidak lepas dari corak budaya yang ada dalam masyarakatnya.
Peran masyarakat dalam kehidupan politik sangat tergantung pada budaya poitik
yang berkembang dalam masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana tipe-tipe
budaya politik masyarakat Indonesia dan bagaimana peran sertanya dalam pembangunan
kehidupan politik di Indonesia.
Setiap hari pasti kita melakukan
aktivitas yang tidak lain menonton tv dan membaca majalah maupun koran,tentunya
kita pernah menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui televise
dan media massa lainnya pelaksanaan pemilu, pilkada, demonstrasi, kerusuhan,
kampanye partai politik, dan bahkan penculikan-penculikan aktivis-aktivis
politik. Pola-pola perilaku tersebut menyangkut kehidupan bernegara,
pemerintahan, hukum, adat istiadat dan lainnya yang disebut sebagai budaya
politik.
Sebagai warga negara, dalam kesehariannya
hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang
bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara
langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak
langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang
peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang
tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Kita ketahui bahwa politik merupakan
suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut
proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu
memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut
peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan-kebijakan
umum hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan
itulah diperlukan sarana politik yang disebut partai politik.
kondisi dinamik bangsa Indonesia
yang menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalur kan konflik
sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (konsensus),sistem ini
membantu pembentukan identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kewenangan
dan hubungan politik dan ekonomi.dari dalam untuk menjamin identitas,
integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai
tujuan nasional. Sistem ini juga berfungsi memelihara keseimbangan antara
konflik dan consensus,arti nya dengan ada nya sistem ini apabila terdapat
perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan, ataupun pertentangan antar
individu,juga menekan kan pada consensus total tidak hanya dengan
terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai Negara
termasuk eropa timur dan Asia.
B.RUMUSAN MASALAH
Pertanyaan
mungkin selalu ada dalam batin maupun fikiran kita sebelum mengerti tantang
budaya politik indonesia,pastinya kita akan mencari tau tentang:
1. Apakah yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia ?
2. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe budaya politik menurut
para ahli ?
3. Bagaimana Perkembangan Budaya Politik Indonesia ?
4. Bagaimana peran serta budaya politik partisipan ?(kurang)
5. Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat politik ?(kurang)
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian BPI
Budaya atau kebudayaan berasal dari
bahasa sansekerta yaitu buddhayah,yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang
berarti akal atau budi, sehingga kebudayaan dapat diartikan semua hal yang
bersangkutan dengan hal. Budaya dapat di definisikan secara sempit dan secara
luas. Definisi secara sempit mencangkup kesenian dengan semua cabang-cabangnya
dan secara luas mencangkup semua aspek kehidupan manusia.
Sebagian ahli berpendapat bahwa
kebudayaan adalah perkembangan dari kta majemuk budi daya yang berupa
cipta,rasa, dan karsa.kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan bersama manusia
maka kebudayaan itu tidak sama antara satu lingkungan masyarakat dengan
lingkungan mayarakat yang lainnya. Karena masyarakat berkembang maka kebudayaan
manusia juga berubah-ubah sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Manusia dalam
suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan yang tujuan akhirnya memberikan
kesejahteraan dan kebahagiaan kepada siapa anggota kelompok yang bersangkutan.
Beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam budaya ini ialah beberapa aspek
seperti aspek material san aspek nonmaterial.
B.Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah
mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya
politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang
derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam
satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari
beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
a. Rusadi Sumintapura
Budaya politik
tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap
kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
b. Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol
ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik
dilakukan.
c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan,
emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan
isu-isu politik.
d. Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan
pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi
terhadap objek-objek politik.
e. Gabriel A. Almond
dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang
berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang
terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas
(dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan
konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama :
bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual
berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual
seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan.
Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang
bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah
sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah
sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik,
artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan
sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap
komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam
sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem
politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran
struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari
keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga
legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga
: budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan
komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau
mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu.
Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan
refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi
terciptanya sistem politik yang ideal.
C.PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK INDONESIA
Sikap & tingkah
laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang
akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya.
Contohnya ialah jikalau seseorang telah terbiasa dengan sikap dan tingkah laku
politik yang hanya tahu menerima, menurut atau memberi perintah tanpa
mempersoalkan atau memberi kesempatan buat mempertanyakan apa yang terkandung
dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang itu akan merasa aneh, canggung
atau frustasi bilamana ia berada dalam lingkungan masyarakatnya yang kritis,
yang sering, kalaulah tidak selalu, mempertanyakan sesuatu keputusan atau
kebijaksanaan politik.
Golongan elit yang
strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya menjadi objek pengamatan
tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat menentukan walau tindakan
politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim politik lingkungannya.
Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai cara-cara yang tidak
demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju tujuan yang dianut oleh
golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya terjadi disini, walaupun
mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti bidang ekonomi dan yang
lainnya.
Kebudayaan politik
Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang
majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa?
Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang
tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh
pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat
yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang
berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut.
Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar
9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak
anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai
alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak
diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat
dibawah politiknya.
Idealisme diakui
memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan
menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu
sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi
biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Indonesia sendiri
mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal kemerdeka-annya yang dicetuskan
di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap
merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di
Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat
berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus
adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim
pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik
manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikannya sulit untuk
menerapkan Demokrasi yang murni.
Corak pertama terdapat
pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan
subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya
melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada
anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak
ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.
Sejauh ini kita sudah
mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan
tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap
dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan
nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.
Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme
pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan
dalam konteks Pancasila.
Esensi manusia ideal
tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam kestabilan”. Arti kata
dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalkan kepada suatu
generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada
dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang tersebut bersifat
luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada,
generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut
diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.
Yang menjadi persoalan
kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di
masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni
menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini
diperlukanlah suatu proses yang dinamakan sosialisasi, sosialisasi Pancasila.
Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif dan berhasil maka kita akan
meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari
penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang
berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup
lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instant terjadinya
pembudayaan.
Dua faktor yang
memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang
yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik.
Kedua faktor itu adalah:
- Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya
- Rasio, faktor yang berasal dari otaknya
Jikalau kedua faktor
tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila maka pada
saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu dengan sendirinya.
Tentu saja tidak hanya
kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut diperhaikan dalam proses
pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak berlangsung secara instan
dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang tentunya membutuhkan tahapan-tahapan
yang adalah pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor
kronologis ini berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.
Melepaskan kebiasaan
yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun
hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Sekarang ini
bangsa kita memerlukan suatu transformasi budaya sehingga membentuk budaya yang
memberikan ciri Ideal kepada setiap Individu yakni berciri seperti manusia yang
lebih Pancasilais. Transformasi iu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan
penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut
perubahan atau pembaharuan. Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta
segala prosesnya akan menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh
oleh bangsa Indonesia di masa depan.
D.PERAN SERTA BUDAYA POLITIK
PARTISIPAN
1. Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan suatu
hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.
Komunikasi politik secara vertical maupun horizontal baik didalam suprastruktur
maupun infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan adanya pengertian-pengertian
politik yang dapat diterima oleh semua pihak untuk terwujudnya tujuan politik.
Adapun tujuan politik tidak dapat dilepaskan dari tujuan partai politik dan
tujuan partai politik juga seharudnya adalah sama dengan tujuan politik yang
termaktub dalam UUD Negara.
Tujuan
politik yang sama antara partai politik denga tujuan Negara diharakan tidak
akan terjadi kompetisi politik yang tidak sehat antar partai politik, mengingat
tiap partai politik akan mempunyai disiplin politik, disiplin social, dan
disiplin nasional. Setiap kegiatan partai politik tidak akan mengorbankan
kepentingan-kepentingan nasional, ideology, dan Negara.
2.
Partisipasi Politik
Demokrasi
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik. Budaya politik di
Indonesia pada hakikatnya telah melekat dalam system politik yang berlaku di
Indonesia. Pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang ada di Negara
kita budaya politik selalu terkait dengan system politik yang berlaku yaitu
demokrasi pancasila.
Peran
serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui
tindakan-tindakan berikut :
Kemampuan berpartisipasiØ aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak
poltitk dalam pemilu.
MengetahuiØ hak dan kewajibannya sebagai warga
Negara.
MemilikiØ toleransi yang tinggi terhadap
perbedaan pendapat
BerjiwaØ besar menerima kelebihan orang lain
dan berlapang dada menerima kekalahan.
Ø Mengutamakan musyawarah yang
menyangkut kepentingan bersama.
Ø Menyampaikan hak demokrasinya
sebagaimana diatur dalam UU.
KemampuanØ berpartisipasi terhadap kegiatan
dilingkungan
E.TATANAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT POLITIK
Dalam
perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi perubahan-perubahan baik
positif amupun negative. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota dari
masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu
kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak
jarang diliputi suasana-suasana konflik.
Manusia
hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh
pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat
Indonesia khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk
mengembangkan aturan permainan (rules of the game). Oleh karena itu,
tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh
berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat
pertentangan-pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.
Ada
beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu social untuk
menilai intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat.
a)
Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang
dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim,
pemerintah, pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang
dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan
harga BBM, demo menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain
sebagainya.
b)
Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi.
Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan secara fisik yang biasanya diikitu
pengrusakan barang-barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang
membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama
ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku
kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau
peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan sebagainya.
c)
Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan
kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan
maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain.
Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat
dari upaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan
NKRI.
d)
Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan politik, misalnya
penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan sebagainya.
Suatu
integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas consensus nasional
mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system politik yang berlaku
bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan kesadaran dari sejumlah
orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari suatu bangsa yang
membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu bangsa atau
tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana suatu kehidupan
bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu consensus
nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari hubungan-hubungan social
diantara para anggota suatu masyarakat bangsa.
Ada
beberapa factor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang politik,
yaitu factor umum dan khusus. Factor umum merupakan factor yang mempengaruhi
terciptanya ketahanan nasional dibidang ideology, ekonomi, social budaya, dan
pertahanan keamanan. Sedangkan factor khusus yang menentukan tingkat ketahanan
nasional di bidang politik, meluputi sebagai berikut :
·
Adanya ideology nasional yang dapat
mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat
menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman. Ideology nasional harus
benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati, dan diamalkan serta
diamankan oleh seganap lapisan masyarakat.
·
Adanya pimpinan nasional yang kuat
dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan cita-cita rakyat, serta mendapatkan
kepercayaan dan dukungan dari rakyat.
·
Adanya pemerintahan yang bersih,
efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demoratis.
Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup
rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia
sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas dari bahaya dan ketakutan.
·
Adanya masyarakat yang mempunyai
kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika social yang tinggi sehingga
tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan partisipasi aktif
dalam pembangunan nasional.
BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan:
1. Budaya politik merupakan perilaku
suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, peneyelenggaraan administrasi
negara.
2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang
dalam masyarakat Indonesia ada 3 macam, yaitu budaya politik parokial, budaya
politik kaulka, dan budaya politik partisipan.
3. Budaya politik partisipan perlu
di sosialisasikan kepada segenap rakyat agar dapat berperan serta secara aktif.
4.
Sebagai bangsa yang berdaulat, kemampuan menjaga dan melindungi seluruh wilayah
Negara dari berbagai ancaman dan gangguan baik berasal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri, tidak dapat dihindari lagi. Pertahanan dan keamanan Negara
republic Indonesia silaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan
serta seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang
kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.
B.Saran:
1. Mengingat perlunya kewaspadaan
dikalangan para remaja khususnya bagi siswa jangan sekali-kali terjun
kepolitik.
2. Mengingat berbagai resiko yang
dapat ditimbulkan tentang politik
3. Dalam berpolitik sebaikya
dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sesuai agar tercipta
integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terrdiri dari berbagai macam suku,
ras, agama, dan budaya.
Daftar pustaka
:
https://www.google.com/#q=makalah+artikel+budaya+politik
http://www.isomwebs.net/2013-04/makalah-artikel-budaya-politik/
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:Pencarian&search=makalah&fulltext=Pencarian&profile=advanced&redirs=1
